8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP   terdiri dari   SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,-  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya lihat pasal-pasal di bawah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012
Bagian Kedelapan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 26

(1)   Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

(2)   SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.     SIUP Kecil;

b.     SIUP Menengah; dan

c.     SIUP Besar.

Pasal 27

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3)   SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 28

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikecualikan terhadap :

a.     Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;

b.     Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;

c.     Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.

(2)   Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 29

(1)   SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(2)   SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.

(3)   SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 30

(1)   SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

(2)   Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 31

(1)   Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

(2)   Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

(3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 32

(1)   Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat  Permohonan SIUP perubahan.

(2)   Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan.

Pasal 33

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen.

Pasal 34

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati cq. Kepala Instansi yang membidangi perizinan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan bentuk usahanya yaitu :

a.        untuk usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan :

1.        fotocopy akta Pendirian dan Pembukaan Perusahaan;

2.        fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3.        fotocopy KTP pemilik, Dirut, Penanggung Jawab yang masih berlaku;

4.        neraca perusahaan ; dan

5.        pas foto pemilik terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

b.        untuk usaha yang berbentuk Koperasi, melampirkan :

1.        fotocopy Badan Hukum  yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang ;

2.        fotocopy KTP pemilik, Dirut, Ketua yang masih berlaku;

3.        neraca awal perusahaan ; dan

4.        pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

c.        untuk usaha yang berbentuk Pesekutuan, CV dan Firma melampirkan

1.        fotocopy akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;

2.        fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab yang masih berlaku;

3.        neraca awal perusahaan ; dan

4.        pas foto pemilik berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

d.        untuk usaha yang berbentuk Perseorangan melampirkan :

1.        fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab yang masih berlaku;

2.        pas foto pemilik terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Pasal 35

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka cabang/ perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala instansi yang membidangi perizinan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

a.        fotocopy SIUP Pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;

b.        fotocopy akta pendirian atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan;

c.        fotocopy KTP penanggung jawab kantor cabang perusahaan;

d.        fotocopy TDP kantor pusat;

e.        fotocopy Izin Gangguan; dan

f.         pas foto penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Indeks:

Jenis-jenis Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1.         Izin Gangguan;

2.        Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );

3.        Izin Usaha Penyelenggaraan Anggkutan;

4.       Izin Trayek;

5.        Izin Usaha Perikanan;

6.       Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

7.        Surat Izin Usaha Perdagangan MinumanBeralkohol (SIUP-MB);

8.       Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

9.       Izin Usaha Industri (IUI);

10.     Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

11.       Izin Bengkel Umum Kendaraan  Bermotor;

12.      Izin Usaha Pemotongan Hewan dan PenyediaanDaging;

13.      Izin Usaha Obat Hewan;

14.     Izin Usaha Pertambangan;

15.      Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);

16.     Izin Reklame;

17.      Izin Pengadaan dan Pembelian Daun TembakauHijau dan Tembakau Krosok;

18.     Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;

19.     Izin Lokasi;

20.    Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak;

21.      Izin Pemanfatan Air Tanah;

22.     Izin Pengangkutan Kayu Rakyat;

23.     Izin Praktek di Bidang Kesehatan;

24.    Izin Penerbitan Sertifikat Kapal (paskecil).

25.     Izin Usaha Rumah Kos; dan

26.    Izin Usaha Sarang Burung Walet.