Setiap usaha angkutan wajib
memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Izin dimaksud berlaku selama usaha berjalan.
Setiap orang atau badan yang bermaksud menyelenggaraan
usaha angkutan, mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. kepada instansi yang membidangi perizinan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Untuk memperoleh Izin
Penyelenggaraan Angkutan wajib memenuhi persyaratan :
- · Memilik NPWP;
- · memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi, kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
- · memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- · pernyataan kesanggupan menyediakan Fasilitas penyimpanan kendaraan.
Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaran Angkutan
Pasal 16
(1) Setiap
usaha angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah.
(2) Izin
sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama usaha berjalan.
(3) Setiap
orang atau badan yang bermaksud menyelenggaraan usaha angkutan, mengajukan
permohonan kepada Bupati Cq. kepada instansi yang membidangi perizinan dengan melampirkan syarat-syarat yang
telah ditentukan.
(4) Untuk
memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan wajib memenuhi persyaratan :
a.
Memilik NPWP;
b. memiliki
akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta
pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi, kartu tanda penduduk (KTP)
bagi pemohon perorangan;
c.
memiliki surat keterangan domisili
perusahaan;
d. pernyataan kesanggupan menyediakan Fasilitas
penyimpanan kendaraan.
Indeks:
Jenis-jenis Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Izin Gangguan;
4. Izin Trayek;
9. Izin Usaha Industri (IUI);
16. Izin Reklame;
25. Izin Usaha Rumah Kos; dan
No comments:
Post a Comment