12. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging

Bagian Keduabelas
Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging

Pasal 61
(1)  Setiap usaha pemotongan hewan dan usaha penyediaan daging wajib memiliki izin usaha penyediaan daging yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berjalan/masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 62
Pemotongan hewan yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rumah potong hewan.

Pasal 63
Bagi pengusaha penyediaan daging wajib menyediakan daging yang telah dinyatakan sehat oleh petugas yang berwenang atau daging yang telah dibubuhi cap.

Pasal 64
Untuk memperoleh Izin Usaha Pemotongan Hewan permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Bupati cq. Kepala instansi yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
a.  fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.  Surat Keterangan dari Lurah;
c.  fotocopy Ijin Gangguan;
d.  fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 65
Untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Daging permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Bupati cq. Kepala instansi yang membidangi perizinan dengan melampirkan.
a.  fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.  Surat Keterangan dari Lurah;
c.  fotocopy Ijin Gangguan;
d.  fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


No comments:

Post a Comment