Bagian Keduabelas
Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging
Pasal 61
(1) Setiap usaha pemotongan hewan dan usaha penyediaan daging wajib memiliki
izin usaha penyediaan daging yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berjalan/masih
melakukan kegiatan usahanya.
Pasal 62
Pemotongan hewan yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam rumah potong hewan.
Pasal 63
Bagi pengusaha penyediaan daging wajib menyediakan daging yang telah
dinyatakan sehat oleh petugas yang berwenang atau daging yang telah dibubuhi
cap.
Pasal 64
Untuk memperoleh Izin Usaha
Pemotongan Hewan permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Bupati cq. Kepala instansi yang
membidangi perizinan dengan melampirkan :
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP);
b. Surat Keterangan dari Lurah;
c. fotocopy Ijin Gangguan;
d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Pasal 65
Untuk memperoleh Izin Usaha
Penyediaan Daging permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Bupati cq. Kepala instansi yang
membidangi perizinan dengan melampirkan.
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP);
b. Surat Keterangan dari Lurah;
c. fotocopy Ijin Gangguan;
d. fotocopy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Pasal 62
b. Surat Keterangan dari Lurah;
Pasal 65
b. Surat Keterangan dari Lurah;
Indeks:
Jenis-jenis Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Izin Gangguan;
4. Izin Trayek;
9. Izin Usaha Industri (IUI);
16. Izin Reklame;
25. Izin Usaha Rumah Kos; dan
No comments:
Post a Comment