Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan. Sebagai bukti pendaftaran,
perusahaan menerima tanda daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan
menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Buleleng menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk
Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan serta Agen dan
Perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian.
Tanda daftar Perusahaan berlaku 5 Tahun. Bagi
Perusahaan yang masih beroperasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa
berlaku TDP berakhir dengan membawa
Tanda Daftar Perusahaan Asli yang akan berakhir masa berlakunya, dengan
melampirkan Laporan Rugi Laba dan Neraca sedangkan untuk Koperasi agar
melampirkan hasil RAT tahun terakhir.
Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) permohonan diajukan secara
tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada
Bupati cq. Kepala instansi yang membidangi perizinan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan tergantung jenis
perusahaanya. Lengkapnya silakan dibaca pasal – pasal berkenaan di bawah ini.
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012
Bagian Kesepuluh
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Pasal 53
(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan.
(2) Sebagai bukti pendaftaran,
perusahaan menerima tanda daftar perusahaan.
Pasal 54
Perusahaan yang
wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) adalah setiap
perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten
Buleleng menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu,
Anak Perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai
wewenang mengadakan perjanjian.
Pasal 55
(1) Tanda daftar
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) berlaku 5 Tahun.
(2) Bagi
Perusahaan yang masih beroperasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3
(tiga) tahun sekali.
(3) Pendaftaran
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku TDP berakhir dengan
membawa Tanda Daftar Perusahaan Asli yang akan berakhir masa berlakunya, dengan
melampirkan Laporan Rugi Laba dan Neraca sedangkan untuk Koperasi agar
melampirkan hasil RAT tahun terakhir.
Pasal 56
Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) permohonan
diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku kepada Bupati cq. Kepala instansi yang membidangi perizinan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
a. Untuk Perusahaan Perorangan (PO) :
1. foto
copy NPWP;
2. foto copy KTP
;
3. foto kopy
SIUP/Izin teknis dari instansi berwenang; dan
4. materai
6.000.
b. Untuk Perseroan Terbatas ( PT) :
1. foto copy
Akta Pendirian ;
2. foto copy
Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan HAM;
3. foto copy
Izin teknis yang dimilik dari Dinas yang
berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. foto copy KTP pengurus, pemegang saham,
komisaris;
6. foto kopy
Akta Perubahan bila ada ;
7. foto copy
Persetujuan/ Bukti pelaporan / Pemberitahuan dari Departemen Hukum dan HAM;
8. foto copy
Neraca; dan
9. materai Rp.
6.000.
c. Untuk
yang berbentuk CV / Fa :
1. foto kopy akta pendirian;
2. foto kopy pembaharuan bila ada;
3. foto copy NPWP;
4. foto copy KTP;
5. foto copy izin teknis dari instansi yang
berwenang;
6. foto copy Neraca;
7. susunan kepemilikan modal; dan
8. materai 6.000 (2 lembar).
d. Untuk Koperasi :
1. foto copy akta pendirian/Anggaran Dasar
Koperasi;
2. foto copy pengesahan atas akta pendirian;
3. foto copy NPWP;
4. foto copy KTP pengurus dan badan pemeriksa;
5. foto copy izin teknis dari instansi yang
berwenang;
6. foto
copy neraca / buku RAT yang terakhir;
7. susunan pengurus dan badan pemeriksa
(tanggal, bulan dan tahun menjabat); dan
8. materai
6.000.
Indeks:
Jenis-jenis Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Izin Gangguan;
4. Izin Trayek;
9. Izin Usaha Industri (IUI);
16. Izin Reklame;
25. Izin Usaha Rumah Kos; dan
No comments:
Post a Comment